Monday, August 12, 2013

DI BALIK KURSI


Beberapa hari yang lalu, ibuku terkejut menemukan kertas daftar pemilih untuk pilkada telah menjadi beberapa robekan. Ia kebingungan karena mengira lembaran tersebut masih akan digunakan. Lalu aku mengingatkannya,bahwa tidak ada pemilihan dalam waktu dekat ini. Lagipula, kertas daftar pemilih tersebut adalah daftar pemilih yang telah digunakan untuk pemilihan walikota beberapa minggu yang lalu.

Tiba-tiba saja hal itu mengingatkanku pada beberapa waktu pemilihan kepala daerah yang aku lewatkan tanpa memasuki bilik suara barang sedikitpun. Aku selalu memilih tidur pagi itu. Atau lebih tepatnya jika dibilang pura-pura tidur.

----

Anggap saja bahwa aku tidak berpendirian, tidak cukup berani untuk memilih. Tapi buatku, entah karena malas ataupun atas determinasi ideologi tertentu, tidak memilih pun adalah sebuah pilihan juga. Atau dalam bahasa lain adalah sikap juga. Perkara kekecewaan atau ketidaksetujuan pada beberapa hal dibelakangnya mungkin. Yang kemudian menghilangkan selera seseorang untuk memilih salah satu calon pemimpin yang telah ia tahu bahwa beberapa diantaranya tak lebih dari onggokan daging busuk tanpa nilai berbalut jas dan dasi saja. Mungkin saja. Seperti pada apa yang aku lihat ini misalnya.

Partai. Sebuah instrumen politik yang buatku beberapa diantaranya lebih mirip industri kotak suara, menjajakan jagoan-jagoannya untuk dimenangkan pada pertarungan perebutan kursi kepemimpinan. Besarnya dana operasional, serta SDM yang dikeluarkan untuk satu kali pertarungan, menjadikan siapapun yang terlibat dalam pertarungan ini akan tertuju pada pemikiran “balik modal”. Prinsip bisnis paling sederhana. Lalu bagian terburuknya adalah ini. Pada dunia pendidikan, mindset “balik modal” yang kemudian tumbuh pada kebanyakan mahasiswa akibat semakin mahalnya dana operasional pendidikan, telah menjadikan mereka berpikir bahwa goal dari pendidikan tinggi adalah pekerjaan dengan gaji tinggi. Yang secara asumtif telah menggerus konsensus atas peran-peran sakral mahasiswa serta cita-cita luhur pendidikan dari ingatan mereka. Hal serupa pun sangat mungkin terjadi pada dunia partai ini, yang mengakibatkan pelupaan terhadap cita-cita luhur yang ingin dicapai partai. Cita-cita yang lebih sublim dari sebuah kepemimpinan.

Konsekuensi lainnya, partai semakin gencar menempuh cara-cara murahan apapun demi mendongkrak suara mereka, kemenangan mereka, yang tentunya juga berbanding lurus dengan keuntungan mereka. Misalnya dengan menghadirkan publik figur atau artis-artis yang lebih dikenal masyarakat sebagai kandidat mungkin. Yang diharapkan dapat menyedot banyak perhatian publik. Tapi celakanya, manusia-manusia mendadak politik ini, beberapanya dipilih tanpa mempertimbangkan kompetensi dan kapasitas yang mereka miliki. Dalam sebuah debat calon legislatif di sebuah stasiun televisi beberapa tahun lalu misalnya, aku pernah menemukan seorang kandidat yang bahkan tak mengetahui apa-apa tentang seluk-beluk perpolitikan. Ia seorang artis dangdut. Dari cara berbicaranya saja siapapun akan tahu betapa rendahnya intelijensi yang dimilikinya. Benar-benar goblok. Bagaimana dia bisa dipilih oleh partai sebagai kandidat dengan kompetensinya itu? Entahlah. Bayar mungkin. Asumsi yang sama, berlaku juga untuk pertanyaan bagaimana preman dan mafia dapat berhasil menduduki kursi-kursi pemerintahan kita.  

Kampanye, bagian lain dari aktivitas partai, pun tak mampu menyembunyikan kecacatannya. Pada titik ekstrimnya, ia buatku seperti sebuah penghinaan untuk publik. Pembodohan dan pembohongan. Perempuan-perempuan cantik sintal yang diinstruksikan untuk berjoget-joget dangdut di bagian depan panggung, serta pembagian uang secara illegal, apalagi jika hal itu bukan pemikiran mereka yang menyatakan secara tidak langsung bahwa publik adalah manusia-manusia rendahan yang dapat dipengaruhi hanya dengan iming-iming pemuasan kebutuhan vegetatifnya saja? Yang dapat dihipnotis perhatiannya dengan gambaran perempuan-perempuan cantik saja?

Belum lagi soal slogan-slogan yang gak nyambung seperti “coblos kumisnya” atau “coblos kancingnya”, serta iklan-iklan yang bahkan tidak mencerminkan pemikiran yang dibawanya (aku pernah menemukan iklan kampanye pilgub yang isinya cuma joget-joget sambil nyanyi doang). Seolah-olah ada pengukuhan bahwa visi misi serta pemikiran yang mereka bawa tak lebih dari sebuah slogan-slogan jualan belaka, sehingga cara-cara menampilkan kandidat layaknya iklan-iklan produk dengan prinsip-prinsip advertising seperti itu, adalah hal yang tidak memalukan bagi mereka. Entahlah. Aku tetap menganggap ini sebagai pembodohan. Sekalipun aku setuju bahwa publik adalah manusia dengan intelijensi rendah yang hanya mampu menerima rangsangan-rangsangan biologis serta bahasa-bahasa rendah saja, cara-cara kampanye tadi tetap tidak bisa dibenarkan mengingat partai adalah sebuah institusi dengan konstanta-konstantanya yang berpendidikan tinggi yang seharusnya mengupayakan pencerdasan. Kecuali ada yang mengakui bahwa pembodohan publik adalah bagian dari rencana.

Bagian menjijikan lainnya adalah, ketika mereka mulai memamerkan perbuatan-perbuatan baik mereka. Kunjungan ke pasar, panti-panti sosial, mengadakan posko kesehatan gratis, dan seterusnya. Hipokrit! Mereka hanya melakukannya untuk kampanye hari itu saja! Hari sebelumnya serta hari setelahnya, seperti yang terjadi pada yang lainnya, kegiatan-kegiatan seperti itu tidak pernah mereka lakukan. Hipokrisi yang hanya akan terus melabuhkan kampanye pada kegiatan-kegiatan pencitraan, branding, serta permainan visual konstruktif belaka.

Di ruangan yang lain, kepemimpinan yang ada pun tak pernah mampu menumbuhkan kembali kepercayaan publik terhadap politik. Janji-janji kampanye yang tak pernah terbukti, sikap-sikap pembiaran terhadap kejahatan-kejahatan negara, penyakit-penyakit politik yang terus merajalela, serta pengkhianatan-pengkhianatan lainnya adalah alasan-alasan logis atas suburnya mosi tak percaya yang tumbuh di kalangan publik. Soal korupsi misalnya. Alih-alih dibasmi, para pemimpin terpilih kita ini, banyak yang justru malah ikut melakukan tindak korupsi. Dan jumlahnya tidak sedikit. Ia menjangkiti hampir di setiap bagian birokrasi di negeri ini (bahkan saking banyaknya, sepertinya tidak akan ada membantah jika UNESCO tiba-tiba mempatenkan korupsi sebagai budaya asli Indonesia). Atas pertimbangan hukum yang tidak adil terhadap koruptor mungkin. Yang telah menjadikan siapapun melihat korupsi, dengan segala ketidakadilan konsekuensinya, sebagai aktivitas yang sangat menguntungkan yang sulit untuk dilewatkan.

Selain itu perilaku-perilaku buruk yang meliputi dunia perpolitikan pun menambah citra buruk pada mereka. Dari mulai tidur atau tidak hadir saat rapat berlangsung misalnya, hingga skandal-skandal brengsek seperti menonton video porno saat sidang atau bahkan terlibat langsung skandal video porno dengan artis dangdut, pernah mewarnai hari-hari kepemimpinan mereka. Anjing, Trus selama ini kita dipimpin orang-orang kayak gini??

Dan atas kekacauan sistemik itu, tiba-tiba saja suatu hari aku harus memilih salah satu dari mereka?

Tidak.

Selama politik masih hanya berupa pertarungan berbagai kepentingan saja. Selama didalamnya, tujuan-tujuan keuntungan masih lebih besar daripada motivasi-motivasi ideologisnya saja. Selama slogan KPU “gunakan hak suara anda” masih menunjukkan bahwa suara kita hanya penting saat pemilu saja, menurutku tidak. Aku akan tetap memilih untuk tidak memilih. Hingga sesuatu menggiurkanku.

---

Tapi ada yang membuatku penasaran dari para pemimpin kita ini.
Seandainya setiap dari mereka harus menjadi Ahmadinejad,
memimpin rakyat tanpa fasilitas mewah apapun,
hidup sederhana dengan gaji yang selalu disumbangkan tiap bulannya,
apakah mereka masih akan berlomba untuk menjadi pemimpin kita?



Pada akhirnya aku tetap harus mengakui, alasan malas untuk pergi ke pos pemungutan suara, serta malas untuk mengotori jariku dengan tinta adalah alasan sebenarnya mengapa aku selalu memilih golput. 

Post a Comment