Sunday, June 23, 2013

KOTORAN BERNAMA KRIMINALITAS



Baru saja petang sampai pada tiga perempat langit, dua pengendara motor yang tak dikenal itu tiba-tiba datang menghampiri. Memperlihatkan sebilah pisau yang dibawanya lalu meminta beberapa rupiah dan barang dari kantongku. Tak seberapa jumlah yang hilang diambilnya. Karena pikiran yang mendesakku setelahnya, jauh lebih menyita perhatianku.

-----

Kriminalitas. Sebuah istilah yang dimengerti sebagai pelanggaran hukum, buatku lebih terdengar seperti sebuah kegagalan sosial. Kegagalan sistemnya. Lihatlah mereka. Merampok, mencuri, merampas, mengeroyok, memperkosa, mengacung-ngacungkan celurit dan samurainya, membacok siapapun secara acak, mengklaim penguasaan atas sebidang wilayah. Atas pasar, jalanan, sekolahan atau tempat-tempat apapun yang mereka anggap dapat memenuhi kebutuhan mereka atas hasrat berkuasa. Raja?, Tidak. Mereka cacat. 

Aku pernah menemukan opini tentang itu. Yang menyatakan bahwa kriminalitas dibentuk oleh desakan ekonomi. Opini lainnya mengatakan, ia dibentuk oleh ruang-ruang ekspresi yang terlalu birokratif. Persoalan aktualisasi diri.

Apapun itu, aku punya anggapanku sendiri. Bahwa mereka yang memilih jalan kriminal untuk alasan apapun, buatku tak lebih dari orang-orang lemah. Yang kesulitan menemukan definisi matang atas pengertian batasan dalam hukum, juga atas pengertian salah satu konsepsi sosial budaya yang sering kita sebut sebagai moral. Orang-orang yang kesulitan dalam mengontrol kesenangan dalam motivasi-motivasi biologisnya. Yang terlampau khusyu’ memberhalai seks atau barangkali penguasaan wilayah dibanding kemampuannya dalam mencapai pilihan-pilihan bijaksana lainnya. Sesuatu yang tak jauh berbeda dengan gejala-gejala yang muncul pada hewan.

Dan lainnya lagi, alasan-alasan aktualisasi diri atau pengatasnamaan kebutuhan ekspresi pun buatku tampak hanya sebagai pengertian-pengertian cacat mereka atas definisi kebebebasan saja, sedangkan alasan keterpaksaan (biasanya berhubungan dengan persoalan ekonomi), buatku hanya akan menunjukan besaran ketiadaan keterampilan dan ketidakbergunaan mereka saja.  

….

Aku cukup heran. Padahal aturan mainnya sederhana saja. Pertama, kebebasan individu untuk memilih, bertindak dan bersikap; adalah tidak pernah terbantahkan. Namun kesadaran atas kolektivitas hidup bersosial antar individu bernama masyarakat, adalah landasan yang tak terelakkan juga. Bahwa kita hidup dalam sebuah sistem. Sebuah saling keterhubungan. Sebuah aksi-reaksi. Lemparkan ketengahnya sebuah pilihan apapun, tindakan apapun, sikap apapun, dan reaksi akan segera terjadi. Kebijaksanaanlah yang dibutuhkan. Untuk membantu seonggok daging ini menemukan pilihan-pilihan dan tindakan-tindakan kemanusiaannya atas keterhubungan tersebut.

Kedua, jika kita telah mempercayai adanya kebebasan atas diri kita, mau tidak mau kita telah mengakui adanya kebebasan atas diri yang lain. Ada hak atas diri kita maka ada hak atas diri orang lain dan begitu seterusnya. Pada giliran yang lain, sistem masyarakat tadi selanjutnya menjadi arena pertemuan keduanya. Seandainya kita merasa memiliki hak untuk membunuh yang lain, maka yang lain pun hakikatnya memiliki hak untuk tetap hidup. Begitulah prinsipnya. Kebebasan orang lain adalah batasan untuk kebebasan kita.

Ketiga. Setelah sadar bahwa kebebasan itu omong kosong, pengakuan atas adanya ide batasan menjadi hal yang mutlak. Bahwa selama seseorang yang lain masih ada, selama kita masih hidup, batasan dan aturan akan selalu ada. Ia menjelma. Menjadi adat istiadat, norma, tatakrama, hukum, agama dan lain-lainnya. Mereka yang tak setuju dengan itu, sebaiknya memilih perubahan.  Mereka yang ingin menghindari itu, sebaiknya memilih mati saja.

Keempat, kita adalah manusia. Makhluk yang berbeda dengan binatang. Ia dianugerahi sebuah kebijaksanaan untuk tidak hanya memikirkan persoalan-persoalan vegetatifnya saja. Ia bukan seseorang yang memperkosa perempuan di dalam angkot begitu nafsu seksnya muncul. Ia bukan seseorang yang mengaum begitu binatang lain memasuki wilayah kekuasaannya. Ia bukan seseorang yang akan membunuh ayah dan ibunya, atau juga anak-anaknya. Ia bukan makhluk yang hanya berdiri di atas nafsunya saja. Ia bukan itu.

Tapi memang perlu diakui. Kesadaran itu memang tidak datang pada semuanya. Aturan main itu memang tidak dapat dicerna dengan mudah oleh beberapanya. Oleh mereka yang terlahir sebagai anjing-anjing kudis. Melembagai diri, melakukan aksi-aksi destruktif atas nama ekspresi. Di atas segala ketidakmampuan mereka. Tanpa inteligensi, tanpa kecerdasan untuk memilih. Mereka para binatang di dalam hutan. Tapi para kriminal di dunia manusia. Kelahiran mereka adalah sesuatu yang tidak diperlukan.

Siapa yang bertanggung jawab atas itu? Semua perangkat? Ya. Para pemegang otoritas kepemerintahan, para penegak hukum, dan perangkat sosial termasuk kita. Atas diri kita sendiri dan atas orang lain juga. Perlu kita sadari ini. Semuanya bercelah. Semuanya rusak. Lihatlah itu. Kondisi ekonomi masih belum bisa mensejahterakan semuanya. Sedang mereka yang kelaparan terlanjur kalap untuk memikirkan mencari pekerjaan pada lapangan yang terlalu sempit itu. Hukum berkali-kali terbukti kehilangan taringnya. Dan keamanan terlalu lemah untuk meneruskan begitu adzan maghrib berkumandang. Meninggalkan jalanan malam yang dibiarkan me-rimba sepeninggalnya. Di bagian yang lain, penjara pun tak lagi mampu memberikan efek jera. Ia kehilangan dimensi pembersihannya. Alih-alih mencetak manusia baru, suhu kriminalitas ruang tersebut malah hanya akan menciptakan binatang-binatang baru. Ya, kebun binatang!.

Ketidakseimbangan demografi. Jumlah laju pertambahan individu tidak memadai untuk dijejalkan pada infrastruktur-infrastuktur yang tersedia. Terjadilah ketidakmerataan kesejahteraan, pendidikan, ekonomi. Mereka yang melewatkan itu, hanya akan tumbuh menjadi individu-individu prematur. Pihak-pihak yang akan kalah dalam perebutan pekerjaan. Dan kita akan tahu kemana mereka akan berlari selanjutnya. Jalanan.

Sedang rumah tak sedikit yang menyesatkan. Karena terbukti tak sedikit juga, para orang tua yang hanya ingat untuk membuat anak tapi lupa untuk mendidik mereka. Teriaki telinga-telinga busuk mereka. Better parent, better generation!!

….

Ini persoalan moral. Ya. Kriminalitas bukan persoalan kecerdasan atau persoalan ekonomi saja. Karena rupanya, gelar tinggi atau juga jumlah kekayaan seseorang, tak menyulutkan seorang pebisnis kaya untuk menghabisi lawan bisnisnya, seorang pejabat untuk mengancam akan menghabisi bawahannya atas penelanjangan konspirasi aksi korupsinya.  Maka perkara meredam tindak kriminalitas dengan mengefektifkan tiga sumber konvensi moral barangkali menjadi penawaran yang cukup tepat buatku. Adat istiadat, negara dan dekrit Tuhan.

Adat istiadat, seperti apa yang dinyatakan oleh Spencer, Nietzsce dan Marx, merupakan salah satu sumber moralitas yang menentukan hukum dalam suatu masyarakat sosial tertentu.

Negara, menurut Hobbes dan Rousseau,  merupakan sumbar moralitas berikutnya. Bentuknya adalah hukum negara beserta segala perangkatnya. Untuk hal tersebut, negara bertanggungjawab atas implementasinya.

Dekrit Tuhan, atau yang kita pegang sebagai agama.  

Segala sumber konvensi moral tersebut memiliki hakikat pemegang tanggungjawab pelaksanaannya. Tapi pada prakteknya, kesadaran atas moralitas-moralitas tersebut terutama agama, seharusnya turut dibangun juga oleh seluruh perangkat sosial seperti keluarga, sekolah, pergaulan sosial, pengajian, aparat keamanan dan sebagainya. Pengefektifan perangkat-perangkat tersebut selanjutnya akan sangat memungkinkan terjadinya penekanan angka kriminalitas yang menjijikkan itu.

Tapi seandainya itu tidak terjadi, barangkali aku memang harus menanyakannya pada Pak Harto. Ia pernah punya caranya. Sebuah nama.



----
Kita adalah generasi pasca reformasi.
Anak-anak yang terbangun saat ekspresi telah dapat dirayakan bersama.
Saat pemikiran telah dapat disatumejakan bersama tanpa senjata.

Tapi sebuah definisi yang lain rupanya ikut terlahir.
Mereka yang telah salah mengartikan kebebesan itu.

---










sumber foto : mediapalu.com
editing : kontemplasi diagonal


Post a Comment